Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 Thn 2016 & Pengenalan Sistem Aplikasi e-LHKPN serta Kenaikan Pangkat

Jumat, 22/09/2017    09:43:23 WIB    Berita BKD    Katagori PNS

Sigli – Jumat (22/9/2017)  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie, hari ini Jumat , 22 September 2017 menggelar Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 dan Pengenalan Sistem Aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) berbasis elektronik, bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusi Kabupaten Pidie (Kantor Diklat Lama).

Acara ini dibuka oleh Kepala BKPSDM Kab. Pidie Bapak Mukhlis, S. Sos. M. Si dan dihadiri oleh Seluruh jajaran Pejabat Struktural pada BKPSDM dan Pejabat Pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.. Adapun Narasumber dari sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian ibu Cut Afrianidar, SH. M.Si

Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan pemerintahan di Kabupaten Pidie, terkait Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN. Dalam hal ini  pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia. LHKPN sendiri bermanfaat untuk menguji integritas para pejabat dan merupakan sarana kontrol.

Dalam sambutannya, Kepala BKPSDM  menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta yakni pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dapat menyampaikan kepada unit kerjanya siapa saja wajib LHKPN yang harus mengisi laporan harta kekayaannya. Dan Wajib LHKPN harus memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Terkait Sosialisasi ini, apresiasi positif saya sampaikan kepada pejabat yang telah memberikan laporan harta kekayaannya. sehingga tujuan dari kegiatan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan”,

Sementara, Cut Afrianidar  menyampaikan LHKPN merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK. Tujuan dari LHKPN ini, guna membantu penyelenggara negara memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan sebagai bentuk transparasi dalam pengelolaan harta kekayaannya dan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan. “Dalam LHKPN juga mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta, termasuk pula asal-usul dari harta milik pejabat itu sendiri” dan juga bisa terhindar dari fitnah, ujar Cut Anda, sapaan akrabnya..

Dalam sosialisasi ini juga sekaligus dilaksanakan Sosialisasi Pelayanan Kenaikan Pangkat Berbasis Less Paper dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang akan diterapkan pada Periode kenaikan pangkat PNS 1 April 2018, dalam hal ini PNS tidak perlu lagi melampirkan banyak dokumen karena BKPSDM telah menyediakan data digital.

Dalam hal penyediaan data digital PNS, untuk tahun berikutnya . Pihak BKPSDM Kabupaten Pidie juga akan menfasilitasi aplikasi data digital untuk seluruh SKPK yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. (CA).